Tetralogi Bumi Manusia boleh dikatakan sebagai salah satu karya sastra Indonesia terbaik sepanjang masa. Roman yang terkenal juga dengan sebutan Tetralogi Pulau Buru ini ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer atau yang akrab disapa Pram saat menjalani masa tahanan di Pulau Buru. Sampai saat ini, Tetralogi yang terdiri dari empat buku berjudul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca tersebut telah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia.

Buku pertama berjudul Bumi Manusia mengisahkan perjalanan seorang siswa HBS bernama Minke. Di sekolah, ia merupakan murid yang pandai dan pintar dalam menulis. Di dalam buku ini lebih banyak mengisahkan kisah cinta Minke bersama Annelis, putri Nyai Ontosoroh. Dari Nyai Ontosoroh ini, Minke banyak sekali belajar tentang realitas kehidupan di masa kolonial yang jahat. Pribadinya ditempa oleh berbagai pengalaman ketidakadilan yang menimpa dirinya, Annnelis, Nyai Ontosoroh dan para pribumi lainnya pada saat itu.

Dalam buku selanjutnya, Minke menjelma sebagai tokoh penting di masa awal perjuangan kemerdekaan. Ia tidak berjuang dengan senjata seperti generasi sebelumnya, tetapi menggunakan tulisan-tulisanya yang menggugah hati banyak orang. Awalnya, ia menerbitkan tulisannya itu di surat kabar yang ada di Hindia sampai akhirnya ia bisa menerbitkan surat kabar sendiri dengan nama Medan.

Ternyata, Minke bukan hanya imajinasi Pram semata, ia benar-benar ada dan merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di awal abad ke 20. Minke adalah hasil intrepetasi dari tokoh pergerakan Indonesia bernama Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo. Seperti yang dilansir berdikarionline, Tirto Adhi Soerjo atau T.A.S merupakan orang yang mendirikan organisasi pertama dan terbesar di Hindia Belanda bernama Sarekat Islam.

Tirto Adhi Soerjo lahir di Blora pada 1880. Ia juga dikenal sebagai Pribumi pertama yang mendirikan surat kabar nasional. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa melayu dan pada kegiatan produksi sepenuhnya dikerjakan oleh orang pribumi sendiri. Mulai dari wartawan hingga percetakannya dikerjakan oleh orang-orang pribumi. Tak heran bila pada tahun 1973, Dewan Pers Republik Indonesia menganugerahi Tirto Adhi Soerjo sebagai Bapak Pres Nasional.

Tirto Adhi Soerjo memelopori bentuk perjuangan yang baru dimana ia menggunakan koran sebagai media untuk menyampaikan kritikan-kritikan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Tulisan-tulisannya terkenal lugas, tegas dan berani dalam menyebarkan berita tentang penyelewengan dan kesewenang-wenangan Pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai karya sastra, Tetralogi Bumi Manusia tentu saja tidak berisikan fakta-fakta sejarah sepenuhnya. Beberapa tokoh di dalamnya ada yang memang benar-benar nyata ada pula yang hanya tokoh fiksi bikinan Pramoedya Ananta Toer. Namun, buku Pram tersebut sangat cocok bila kita ingin mengetahui bagaimana perjuangan kemerdekaan mula-mula, khususnya tentang sosok Tirto Adhi Soerjo. Setelah Tetralogi Bumi Manusia, Pram juga membahas tokoh yang satu ini ke dalam buku biografi yang berjudul, Sang Pemula

Sejarah-dunia.com Tim Hannigan, seorang orientalis asal Inggris mengungkapkan keresahannya dalam buku berjudul Raffles and British Invansion of Java tatkala mendengar orang Indonesia berkata: “PASTI AKAN lebih baik seandainya dulu, kami dijajah Inggris ketimbang Belanda.”

Keresahan Tim beralasan. Pertama, karena memang “bangsa Indonesia” pernah dijajah oleh Inggris (1811-1815). Dan kedua, pengalaman selama lima tahun tersebut juga merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan berdampak sangat besar.

Ungkapan yang meresahkan Tim Hannigan tersebut, yang barangkali pernah juga kita lontarkan, mungkin berasal dari kesalahan kita dalam mengetahui seberapa lama sebenarnya bangsa Indonesia dijajah? Para ahli sejarah sudah banyak yang mencoba meluruskan bahwa tidak tepat bila Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda.

Hubungan Belanda dengan Kerajaan-Kerajaan Nusantara

Salah satu yang mencoba meluruskan itu adalah GJ Resink, alumni sekolah tinggi hukum Batavia (sekarang fakultas hukum UI) melalui  buku Bukan 350 Tahun Dijajah. Melalui spesialisasi keilmuwannya pada bidang hukum, GJ Resink banyak menunjukkan fakta bahwa hubungan pemerintahan VOC di Batavia dengan kerajaan-kerajaan di nusantara itu lebih banyak dilakukan dalam konteks hubungan internasional.

Misalnya Peraturan Tata Pemerintahan (Regeeringsreglement) Pasal 44 Tahun 1854 di Kerajaan Belanda yang menyatakan bahwa Gubernubur Jenderal Hindia Belanda diberikan kewenangan untuk mengumumkan perang, mengadakan perdamaian atau membuat perjanjian dengan raja-raja di Kepulauan Nusantara.

Artinya, Belanda mengakui eksistensi kerajaan-kerajaan tersebut sebagai sebuah bangsa merdeka. Menurut Resink itu dibuktikan dengan istilah-istilah internasional yang dipakai untuk mengatur hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti “perjanjian”, “warga negeri”, “ekstradisi”, “orang asing”.

Di beberapa persidangan yang menyangkut kasus pidanan tertentu, hakim terpaksa menghentikan proses pengadilan karena tersangka bukan warga Hindia Belanda (sekalipun berada di wilayah yang kita kenal Indonesia saat ini).

Resink juga menunjukkan bukti bahwa pada tahun 1854, Menteri Urusan Tanah Jajahan Belanda mengakui pada parlemen bahwa di Nusantara “masih ada sedikit” bangsa-bangsa merdeka yang belum tunduk pada kekuasaan Belanda. Oleh Resink, “masih ada sedikit” ini dikaji kembali dan hasilnya ternyata tidak sedikit.

300 Tahun, Upaya Belanda Menguasai Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

Argumentasi 350 tahun dijajah sebenarnya sangat tidak logis bila kita melihat realita bahwa sampai pada abad ke 19, banyak kerajaan di Nusantara yang tidak bisa ditaklukan Belanda. Ketika Cornelis de Houtman menginjakkan kaki di Banten tahun 1596, wilayah nusantara lain sama sekali tidak terusik.

Pada petualangannya yang lain seperti di Bali dan Madura, Cornelis de Houtman bahkan harus menuai kegagalan karena pertentangan dengan warga lokal. Akhir hidupnya pun harus diterima dengan tusukan rencong Laksamana Malayahati, laksamana perempuan Aceh.

Bila argumentasi dijajah itu dari kedatangan Cornelis de Houtman yang selama ini kita ketahui, dari sini saja sudah bisa dikatakan pernyataan 350 tahun dijajah tidak logis. Karena jangankan menjajah, ia belum bisa dikatakan menaklukan.

Ratusan tahun setelah Cornelis de Houtman, Belanda masih belum bisa menaklukan Aceh hingga pada 1904. Pada 1873-1904, Belanda dan Aceh terlibat perang terbuka setelah pada tahun 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Itu salah satu perang terlama di dunia yang berlangsung hingga 31 tahun.

Dengan cerdas, Resink mengungkap status negeri-negeri di Nusantara berdasarkan kedudukannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pertama, negeri-negeri yang sudah mengakui Belanda sebagai souverin (walaupun hubungan ini bersifat internasional karena diatur traktak).

Kedua, adalah negeri-negeri yang mengadakan traktat dengan Belanda, di mana yang terakhir ini diakui sebagai souverein dan leenheer yang berarti negeri pribumi yang menempatkan dirinya sebagai vasal.Dalam kategori ini, ada delapan daerah, yakni Sambas di Kalimantan dan Tujuh di negeri Sulawesi Utara.

Ketiga, adalah negeri-negeri yang hanya mengakui Belanda sebagai leenheer tanpa mempersoalkan masalah kedaulatan. Yang termasuk dalam kategori ini Riau di Sumatra, hampir semua negeri di Kalimantan dan beberapa lagi di Timor dan Sulawesi.

Beberapa sejarahwan lain seperti Bonnie Triyana, berpendapat bahwa lamanya Indonesia dijajah lebih tepat bila ditarik dari bangkrutnya VOC pada tahun 1800. Dan pada saat itu juga belum mencakup semua wilayah Indonesia. Ia menyontohkan Aceh yang baru dijajah 1901 dan bila dihitung sampai dengan 1945, maka lamanya dijajah hanya sekitar 44 tahun.

Pada saat itu, VOC yang merupakan sebuah perusahaan dagang, diambil alih oleh Pemerintah Belanda untuk menyelamatkan aset-asetnya. Sejak saat itu, barulah pemerintahan yang disebut Pemerintah Hindia Belanda muncul.

Propaganda Politikus Belanda Diteruskan Tokoh Nasional

Persepsi 350 tahun dijajah berasal dari ucapan salah seorang tokoh politikus Belanda bernama De Jonge yang dikenal karena tindakan dan ucapan kasar dan angkuhnya yang banyak menimbulkan ketegangan. Pernyataannya yang terkenal yaitu; “Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi bila perlu dengan tongkat dan senjata.”

Kebohongan itu, dipakai di buku-buku kolonial yang juga dipelajari oleh tokoh nasional kita mula-mula. Ditambah, Bung Karno sendiri pernah mengungkapkan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dalam salah satu pidatonya 350 tahun. Sejarahwan, Lilie Suratminto mengatakan, ucapan Bung Karno tersebut merupakan upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menentang penjajahan.

Gus Dur dan Pers

Sejarah-dunia.com – Setiap hari, kita disuguhi dengan aneka pemberitaan baik di televisi, radio, koran, majalah, hingga portal berita online yang kian menjamur. Termasuk berbagai kritik dan sindirian yang dilontarkan oleh tokoh politikus atau pendukungnya secara bebas.

Hari ini, media bisa melontarkan kritik kepada siapa saja termasuk pada pemerintah yang sedang berkuasa tanpa takut diintervensi atau dipermasalahkan.  Di balik kebebasan pers yang kita rasakan saat ini, ada nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terkenal sebagai tokoh dibalik lahirnya kebebasan pers di tanah air.

Sebelumya, pada era Orde Baru Indonesia, nyaris kita tidak pernah mengalami kebebasan pers. Media-media yang ditengarai mengkritik pemerintah terlalu keras, bisa ditutup dengan mencabut izin operasionalnya.

Ambil contoh, Majalah Tempo. Majalah berita mingguan ini pernah dua kali dibredel oleh rezim Soeharto. Pada 1982 Tempo dibredel pemerintah lantaran memberitakan kampanye partai Golkar yang rusuh. Soeharto yang merupakan tokoh utama partai berlambang beringin itu tidak suka dengan pemberitaan tersebut.

Sementara pada 21 Juni 1994, Majalah Tempo kembali dibredel karena terlalu keras mengkritik Menteri Riset dan Teknologi yang saat itu dijabat oleh BJ Habibie terkait dengan pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Habibie Center Ahmad Watik Sutikna, Habibi bukanlah orang yang memerintahkan pembredelan tersebut. Habibie justru yang memprotes pembredelan Majalah Tempo kepada Soeharto meski tak digubris.

Selain Tempo, sudah ada sederet media massa tanah air lainnya yang bernasib serupa. Misalnya pada sepekan setelah peristiwa Malari tahun 1974. Sejumlah media yang “galak” terhadap pemerintah dicabut Surat Izin Cetak (SIC) nya oleh Komkamtib dan Surat Izin Terbit (SIT) oleh Kementerian Penerangan.

Media-media yang dicabut izinnya tersebut antara lain harian Nusantara, harian Suluh Berita, harian Indonesia Raya, ABADI, dan The Jakarta Times.

Gus Dur Bubarkan Departemen Penerangan

Gus Dur yang dikenal gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan pluralisme di Indonesia membuktikan komitmennya memperjuangkan kemerdekaan pers saat menjadi presiden. Ia membubarkan Departemen Penerangan yang memang menjadi momok bagi insan pers. Pada saat itu, Depen berhak menentukan arah kebijakan pers serta membatalkan izin penerbitan pers bila dianggap tidak sesuai.

Dalam sebuah wawancara di acara Kick Andy yang disiarkan Metro TV, Gus Dur mengungkapkan bahwa kebebesan pers hanya dapat dimungkinkan bila Departemen Penerangan tidak ada.

Sebenarnya, angin segar mengenai kebebasan pers di Indonesia sudah dimulai ketika Menteri Penerangan Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yosfiah pada masa BJ Habibie melahirkan undang-undang pers yang baru. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, tugas Depen sebenarnya nyaris tidak ada karena pemerintah tak lagi bisa mengintervensi pers.

Sayangnya, pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Kehakiman diminta merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi itu yang bukannya menghapus pasal yang berseberangan dengan kemerdekaan pers, malah justru ditambah. Ini lah yang meninggalkan kesan bahwa kemerdekaan pers yang diberikan pada saat itu masih setengah hati.

Bukan saja membuka gerbang kebebasan pers, Gus Dur juga turut menjaganya. Pada masa pemerintahan Gus Dur lah, untuk pertama kali para wartawan bisa “mencegat” presiden untuk diberondong dengan aneka pertanyaan. Jumlah wartawan pun di istana negara pun meningkat secara drastis.

Gur Dur Seorang Jurnalis

Komitmen Gus Dur dalam memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia tidak lepas dari sosok pribadi Gus Dur sendiri yang merupakan seorang intelektual dan pernah menjadi seorang wartawan. Ia pernah menjadi wartawan Majalah Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Saat menuntut ilmu di Mesir dan Irak, Gus Dur juga menjadi salah satu jurnalis pada Asosiasi Pelajar Indonesia di sana. Kembali ke Indonesia Gus Dur bergabung  di LP3ES, organisasi tempat berkumpulnya kaum intelektual muslim progresif dan aktivis sosial. Di organisasi itu pula Gus Dur aktif sebagai kontributor utama Majalah Prisma.

Ia juga aktif menulis untuk Majalah Tempo hingga menghasilkan 105 tulisan dalam kurun 1975-1992. Saking aktifnya menulis untuk Tempo, Goenawan Mohammad sang pemimpin redaksi bahkan menyediakan sebuah mesin ketik dan meja yang dikhususkan untuk Gus Dur.

Atas jasanya terhadap dunia pers tanah air, Gus Dur mendapatkan sederet penghargaan. Salah satunya pada 2006 Ia mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pejuang kebebasan pers.