Gus Dur dan Pers

Sejarah-dunia.com – Setiap hari, kita disuguhi dengan aneka pemberitaan baik di televisi, radio, koran, majalah, hingga portal berita online yang kian menjamur. Termasuk berbagai kritik dan sindirian yang dilontarkan oleh tokoh politikus atau pendukungnya secara bebas.

Hari ini, media bisa melontarkan kritik kepada siapa saja termasuk pada pemerintah yang sedang berkuasa tanpa takut diintervensi atau dipermasalahkan.  Di balik kebebasan pers yang kita rasakan saat ini, ada nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terkenal sebagai tokoh dibalik lahirnya kebebasan pers di tanah air.

Sebelumya, pada era Orde Baru Indonesia, nyaris kita tidak pernah mengalami kebebasan pers. Media-media yang ditengarai mengkritik pemerintah terlalu keras, bisa ditutup dengan mencabut izin operasionalnya.

Ambil contoh, Majalah Tempo. Majalah berita mingguan ini pernah dua kali dibredel oleh rezim Soeharto. Pada 1982 Tempo dibredel pemerintah lantaran memberitakan kampanye partai Golkar yang rusuh. Soeharto yang merupakan tokoh utama partai berlambang beringin itu tidak suka dengan pemberitaan tersebut.

Sementara pada 21 Juni 1994, Majalah Tempo kembali dibredel karena terlalu keras mengkritik Menteri Riset dan Teknologi yang saat itu dijabat oleh BJ Habibie terkait dengan pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Habibie Center Ahmad Watik Sutikna, Habibi bukanlah orang yang memerintahkan pembredelan tersebut. Habibie justru yang memprotes pembredelan Majalah Tempo kepada Soeharto meski tak digubris.

Selain Tempo, sudah ada sederet media massa tanah air lainnya yang bernasib serupa. Misalnya pada sepekan setelah peristiwa Malari tahun 1974. Sejumlah media yang “galak” terhadap pemerintah dicabut Surat Izin Cetak (SIC) nya oleh Komkamtib dan Surat Izin Terbit (SIT) oleh Kementerian Penerangan.

Media-media yang dicabut izinnya tersebut antara lain harian Nusantara, harian Suluh Berita, harian Indonesia Raya, ABADI, dan The Jakarta Times.

Gus Dur Bubarkan Departemen Penerangan

Gus Dur yang dikenal gigih dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan pluralisme di Indonesia membuktikan komitmennya memperjuangkan kemerdekaan pers saat menjadi presiden. Ia membubarkan Departemen Penerangan yang memang menjadi momok bagi insan pers. Pada saat itu, Depen berhak menentukan arah kebijakan pers serta membatalkan izin penerbitan pers bila dianggap tidak sesuai.

Dalam sebuah wawancara di acara Kick Andy yang disiarkan Metro TV, Gus Dur mengungkapkan bahwa kebebesan pers hanya dapat dimungkinkan bila Departemen Penerangan tidak ada.

Sebenarnya, angin segar mengenai kebebasan pers di Indonesia sudah dimulai ketika Menteri Penerangan Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yosfiah pada masa BJ Habibie melahirkan undang-undang pers yang baru. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, tugas Depen sebenarnya nyaris tidak ada karena pemerintah tak lagi bisa mengintervensi pers.

Sayangnya, pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Kehakiman diminta merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi itu yang bukannya menghapus pasal yang berseberangan dengan kemerdekaan pers, malah justru ditambah. Ini lah yang meninggalkan kesan bahwa kemerdekaan pers yang diberikan pada saat itu masih setengah hati.

Bukan saja membuka gerbang kebebasan pers, Gus Dur juga turut menjaganya. Pada masa pemerintahan Gus Dur lah, untuk pertama kali para wartawan bisa “mencegat” presiden untuk diberondong dengan aneka pertanyaan. Jumlah wartawan pun di istana negara pun meningkat secara drastis.

Gur Dur Seorang Jurnalis

Komitmen Gus Dur dalam memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia tidak lepas dari sosok pribadi Gus Dur sendiri yang merupakan seorang intelektual dan pernah menjadi seorang wartawan. Ia pernah menjadi wartawan Majalah Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Saat menuntut ilmu di Mesir dan Irak, Gus Dur juga menjadi salah satu jurnalis pada Asosiasi Pelajar Indonesia di sana. Kembali ke Indonesia Gus Dur bergabung  di LP3ES, organisasi tempat berkumpulnya kaum intelektual muslim progresif dan aktivis sosial. Di organisasi itu pula Gus Dur aktif sebagai kontributor utama Majalah Prisma.

Ia juga aktif menulis untuk Majalah Tempo hingga menghasilkan 105 tulisan dalam kurun 1975-1992. Saking aktifnya menulis untuk Tempo, Goenawan Mohammad sang pemimpin redaksi bahkan menyediakan sebuah mesin ketik dan meja yang dikhususkan untuk Gus Dur.

Atas jasanya terhadap dunia pers tanah air, Gus Dur mendapatkan sederet penghargaan. Salah satunya pada 2006 Ia mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai pejuang kebebasan pers.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *