Sejarah-dunia.com Tim Hannigan, seorang orientalis asal Inggris mengungkapkan keresahannya dalam buku berjudul Raffles and British Invansion of Java tatkala mendengar orang Indonesia berkata: “PASTI AKAN lebih baik seandainya dulu, kami dijajah Inggris ketimbang Belanda.”

Keresahan Tim beralasan. Pertama, karena memang “bangsa Indonesia” pernah dijajah oleh Inggris (1811-1815). Dan kedua, pengalaman selama lima tahun tersebut juga merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan berdampak sangat besar.

Ungkapan yang meresahkan Tim Hannigan tersebut, yang barangkali pernah juga kita lontarkan, mungkin berasal dari kesalahan kita dalam mengetahui seberapa lama sebenarnya bangsa Indonesia dijajah? Para ahli sejarah sudah banyak yang mencoba meluruskan bahwa tidak tepat bila Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda.

Hubungan Belanda dengan Kerajaan-Kerajaan Nusantara

Salah satu yang mencoba meluruskan itu adalah GJ Resink, alumni sekolah tinggi hukum Batavia (sekarang fakultas hukum UI) melalui  buku Bukan 350 Tahun Dijajah. Melalui spesialisasi keilmuwannya pada bidang hukum, GJ Resink banyak menunjukkan fakta bahwa hubungan pemerintahan VOC di Batavia dengan kerajaan-kerajaan di nusantara itu lebih banyak dilakukan dalam konteks hubungan internasional.

Misalnya Peraturan Tata Pemerintahan (Regeeringsreglement) Pasal 44 Tahun 1854 di Kerajaan Belanda yang menyatakan bahwa Gubernubur Jenderal Hindia Belanda diberikan kewenangan untuk mengumumkan perang, mengadakan perdamaian atau membuat perjanjian dengan raja-raja di Kepulauan Nusantara.

Artinya, Belanda mengakui eksistensi kerajaan-kerajaan tersebut sebagai sebuah bangsa merdeka. Menurut Resink itu dibuktikan dengan istilah-istilah internasional yang dipakai untuk mengatur hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti “perjanjian”, “warga negeri”, “ekstradisi”, “orang asing”.

Di beberapa persidangan yang menyangkut kasus pidanan tertentu, hakim terpaksa menghentikan proses pengadilan karena tersangka bukan warga Hindia Belanda (sekalipun berada di wilayah yang kita kenal Indonesia saat ini).

Resink juga menunjukkan bukti bahwa pada tahun 1854, Menteri Urusan Tanah Jajahan Belanda mengakui pada parlemen bahwa di Nusantara “masih ada sedikit” bangsa-bangsa merdeka yang belum tunduk pada kekuasaan Belanda. Oleh Resink, “masih ada sedikit” ini dikaji kembali dan hasilnya ternyata tidak sedikit.

300 Tahun, Upaya Belanda Menguasai Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

Argumentasi 350 tahun dijajah sebenarnya sangat tidak logis bila kita melihat realita bahwa sampai pada abad ke 19, banyak kerajaan di Nusantara yang tidak bisa ditaklukan Belanda. Ketika Cornelis de Houtman menginjakkan kaki di Banten tahun 1596, wilayah nusantara lain sama sekali tidak terusik.

Pada petualangannya yang lain seperti di Bali dan Madura, Cornelis de Houtman bahkan harus menuai kegagalan karena pertentangan dengan warga lokal. Akhir hidupnya pun harus diterima dengan tusukan rencong Laksamana Malayahati, laksamana perempuan Aceh.

Bila argumentasi dijajah itu dari kedatangan Cornelis de Houtman yang selama ini kita ketahui, dari sini saja sudah bisa dikatakan pernyataan 350 tahun dijajah tidak logis. Karena jangankan menjajah, ia belum bisa dikatakan menaklukan.

Ratusan tahun setelah Cornelis de Houtman, Belanda masih belum bisa menaklukan Aceh hingga pada 1904. Pada 1873-1904, Belanda dan Aceh terlibat perang terbuka setelah pada tahun 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Itu salah satu perang terlama di dunia yang berlangsung hingga 31 tahun.

Dengan cerdas, Resink mengungkap status negeri-negeri di Nusantara berdasarkan kedudukannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pertama, negeri-negeri yang sudah mengakui Belanda sebagai souverin (walaupun hubungan ini bersifat internasional karena diatur traktak).

Kedua, adalah negeri-negeri yang mengadakan traktat dengan Belanda, di mana yang terakhir ini diakui sebagai souverein dan leenheer yang berarti negeri pribumi yang menempatkan dirinya sebagai vasal.Dalam kategori ini, ada delapan daerah, yakni Sambas di Kalimantan dan Tujuh di negeri Sulawesi Utara.

Ketiga, adalah negeri-negeri yang hanya mengakui Belanda sebagai leenheer tanpa mempersoalkan masalah kedaulatan. Yang termasuk dalam kategori ini Riau di Sumatra, hampir semua negeri di Kalimantan dan beberapa lagi di Timor dan Sulawesi.

Beberapa sejarahwan lain seperti Bonnie Triyana, berpendapat bahwa lamanya Indonesia dijajah lebih tepat bila ditarik dari bangkrutnya VOC pada tahun 1800. Dan pada saat itu juga belum mencakup semua wilayah Indonesia. Ia menyontohkan Aceh yang baru dijajah 1901 dan bila dihitung sampai dengan 1945, maka lamanya dijajah hanya sekitar 44 tahun.

Pada saat itu, VOC yang merupakan sebuah perusahaan dagang, diambil alih oleh Pemerintah Belanda untuk menyelamatkan aset-asetnya. Sejak saat itu, barulah pemerintahan yang disebut Pemerintah Hindia Belanda muncul.

Propaganda Politikus Belanda Diteruskan Tokoh Nasional

Persepsi 350 tahun dijajah berasal dari ucapan salah seorang tokoh politikus Belanda bernama De Jonge yang dikenal karena tindakan dan ucapan kasar dan angkuhnya yang banyak menimbulkan ketegangan. Pernyataannya yang terkenal yaitu; “Kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun, dan akan tetap berada di sini selama 300 tahun lagi bila perlu dengan tongkat dan senjata.”

Kebohongan itu, dipakai di buku-buku kolonial yang juga dipelajari oleh tokoh nasional kita mula-mula. Ditambah, Bung Karno sendiri pernah mengungkapkan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dalam salah satu pidatonya 350 tahun. Sejarahwan, Lilie Suratminto mengatakan, ucapan Bung Karno tersebut merupakan upaya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menentang penjajahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *